Kejadian bentrokan antara petugas satpol PP dengan warga di Tanjung Priok dalam mempertahankan makam “Mbah Priok” bukan kejadian yang pertama kali, karena kita sudah sering disuguhkan dengan berita seperti itu dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Ini menandakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pelanggaran masih sama, yaitu pendekatan kekuasaan dengan cara preman.

Sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas menegakkan peraturan daerah (Perda), Satpol PP memang memiliki kewenangan untuk bertindak tegas jika menemui pelanggaran Perda. Akan tetapi, bukan lewat pendekatan kekerasan. Tegas dengan keras itu berbeda. Sebab bila aparat bertindak keras, reaksi yang muncul dari rakyat bisa jadi lebih keras lagi. Maka perlu pendekatan lain, yaitu lebih pada dialog untuk mencapai kesepakatan.

Solo menjadi contoh yang menarik untuk dijadikan contoh kasus. Pada 2006, wali kota yang akrab dipanggil Jokowi membuat gebrakan monumental. Ia memindahkan hampir seribu pedagang dari kawasan Monumen Juang Banjarsari ke Pasar Klitikan tanpa gejolak. Di bawah komandonya, pemerintah Solo dengan sabar menjelaskan pentingnya pemindahan itu. Joko sampai harus 54 kali menjamu makan para pedagang selama tujuh bulan. Padahal kalau mau enaknya saja, ia tinggal menyuruh satpol PP menggusur para pedagang tersebut, akan tetapi itu tidak dilakukan. Dan hasilnya, proses pemindahan pedagang tersbut menjadi acara kirab budaya yang justru menguntungkan pemkot Solo sendiri dengan berdatangannya wisatawan.

Sudah saatnya, pendekatan kekuasaan dengan cara preman diubah, bahkan perlu dihilangkan. Karena pendekatan seperti ini hanya akan menimbulkan prahara dan kerugian di banyak pihak. Pendekatan seperti yang dilakukan pemkot Solo berserta jaajran Satpol PP-nya, patut untuk ditiru dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pelanggaran perda.

Saya jadi teringat ucapan Jokowi ketika menjawab permintaan kepala satpol PP Solo agar tameng dan pentungan dikeluarkan dari gudang. “Kalau Satpol PP sudah menyiapkan pentungan dan tameng, berarti mengawali tugasnya dengan niat untuk perang.”