Ahmad Yunus

Mahasiwa S1 FIB Universitas Indonesia

 

Korupsi dan Indonesia begitu lekat, seolah-olah korupsi itu adalah indoensia sendiri. Merajalelanya korupsi disetiap sendi kehidupan bangsa ini menyematkan kita sebagai salahs atu Negara terkorup. Dari pemberitaan media massa korupsi juga selalu menjadi pemberitaan. Bahkan berdasarkan data Transparency International Ranking 2010 yang disampaikan Asian Forum for Human Rights and Development, Indonesia berada di peringkat 110 indeks persepsi korupsi, dari 200 negara di seluruh dunia.

Tanggal 9 Desember kemarin adalah tanggal diperingatinya hari anti korupsi dunia. Banyak pihak yang berharap tanggal tersebut menjadi momentum bangkitnya pemberantasan korupsi di negeri ini, terlebih lagi lembaga anti korupsi sudah memiliki nahkoda yang baru. Saya ingin memperingati hari anti korupsi sedunia tersebut dengan merefleksikannya dengan melihat kembali masa lalu.

Pada masa lalu, apalagi saat kerajaan Hindu Budha bertahta di Indonesia, istilah korupsi belum dikenal, istilah ini baru mencul belakangan setelah indoensia bergauld alam akncah dunia global. Walaupun istilah korupsi belum dikenal, namun prilaku untuk memeprkaya diri sendiri dengan cara yang haram dan melanggar hokum sudah dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah mencuri.

Cermin sejarah dari Kerajaan Kaling dan kerajaan Kediri

Kerajaan Kaling atau Holing muncul dalam sejarah lewat berita-berita dari Tionghoa dari jaman pemerintahan raja-raja T’ang (618-906 M) dengan leyak kerajaan dio daerah Jawa Tengah.

Menurut berita-berita dari Tionghoa tersebut disebutkan bahwa sejak tahun 674, rakyat kerajaan Kaling dipimpin oleh wanita bernama Simo. Pemerintahan Simo sangat keras, namun berdasarkan kejujuran mutlak. Sehinggat tidak ada satu ornag pun yang berani melanggar hak dan kewajiban masing-masing.

Diceritakan juga bahwa sang raja sengaja meletakkan kantong berisi emas di tegah jalan, namun tidak ada seorang pun yang mempunyai pikiran buruk untuk mengambilnya. Sampai tiga tahun kemudian, sang putra mahkota secara kebetulan menyentuh kanting berisi emas itu dengan kakinya. Segera saja sang raja memutuskan hukuman mati. Walaupun pada akhirnya keputsan menghukum mati putra mahkota tidak jadi terlaksana karena berhasil dicegah oleh para menteri, namun hukuman tetap dijatuhkan oleh sang raja, karena kaki sang putra mahkota yang salah, yaitu menyentuh barang yang bukan miliknya, maka kaki sang putra mahkota itulah yang dipotong.

Lain lagi dengan kerajaan Kediri yang berkuasa dari tahun 1042-1222. penegakan hukum di kerajaan ini, seperti yang diberitakan oleh Chou K’u-Fei pada tahun 1178 dalam kitabnya yang berjudul Ling-wai-tai-ta, tidak lagi ada hukuman badan, orang-orang yang bersalah didenda dengan pembayaran denda berupa urang emas, kecuali pencuri dan perampok yang dijatuhi hukuman mati.

Hukuman mati bagi pencuri juga dilakukan pada masa penjajahan Belanda, bahkan menurut kong Alwi dalam salah satu tulisannya di Republika menyebutkan bahwa pada masa kompeni hukuman bagi ‘penjahat’ memang berat. Pelaksanaan hukuman mati pada tiang gantungan, dengan pedang atau guillotine primitif, dilaksanakan di depan serambi Balai Kota pada hari-hari tertentu setiap bulan. Seorang Mestizo, putra seorang ibu pribumi dan ayah berkulit putih, digantung hanya karena mencuri. Sementara delapan pelaut dicap dengan lambang VOC yang panas dan membara, karena disersi dan pencurian.

Sejarah Sebagai Cermin.

Sejarah seperti cermin dimana kita bisa bercermin pada masa lalu untuk memadupadankan tindakan dan kondisi kita di sama kini dengan kejadian di masa lalu. Sejarah seperti kaca spion yang menjadi alat pembantu kita ketika berkendara, dengan tetap menatap kedepan sebagai masa depan tapi tidak lupa menengok ke belakang sebagai masa lalu.

Dari cermin sejarah itulah kita bisa memetik hikmah dan belajar dari kebaikan dan kesalahan para penduhulu kita. Cermin sejarah dari dua kerajaan Kaling dan Kediri memantulkan pelajaran berharga bagi upaya penegakan hukum kita saat ini. Setidaknya pelajaran yang bisa dipetik adalah:

Peraturan ditegakkan dengan tegas. Melihat kerajaan Kaling, jelas sekali bahwa perturan dijalankan denga tegas lagi keras, sehingga tidak ada seorang pun yang melanggar hak dan kewajiban masing-masing. Bahkan, pada putra mahkota pun hokum tetap berlaku. Sungguh kontras dengan kita saat ini, dimana rakyat miskin begitu tak berdaya di depan hukum, sementara yang berkuasa dan berpulus dapat dengan bebas membeli dan menundukkan hukum, super Gayus adalah contoh nyata fenomena ini.

Hukuman yang berat. Pada masa kerajaan Kaling hukuman badan dilakukan dengan keras, namun pada kerajaan Kediri hukuman badan tidak ada lagi, tapi berupa denda emas. Kecuali untuk pencurian, kedua kerajaan tersebut menganggap pencurian merupakan kejahatan yang berat sehingga harus dihukum seberat-beratnya lewat hukuman mati. Sedangkan kita saat ini, hukuman bagi koruptor masih sangat ringan, yaitu hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

Epilog

Sejarah memberikan hikmah dan pelajaran lewat kisah-kisah masa lalu, di mana kita bisa belajar kesalahan serta kekurangan leluhur kita, sebaliknya juga kita bisa belajar dari perbuatan baik dan benar para pendahulu kita.

Saat ini korupsi benar-benar memuat noda hitam di wajah negeri ini. Perlu menjadi kesadaran kita semua bahwa korupsi meruapkan kejahatan besar dan kejahatan kemanusiaan, sehingga ia harus dihukum seberat-beratnya. Jika berkaca pada masa lalu, maka hukuman mati bisa dan tepat untuk diterapkan di negeri ini. Kenapa harus takut? Toh sejarah seudah membuktikan keefektifannya, begitu juga dengan negeri tirai bambu yang mampu menekan korupsi lewat hukuman mati!

Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip adagium dari seorang filsuf Romawi bernama Seneca

NEMO prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur,” (tidak seorang normal pun dipidana karena kejahatan yang telah diperbuat, tetapi untuk membasmi kejahatan itu sendiri).