Tag

,

Melihat film dokumenter “Linimas(s)a” membuat saya tercenung, bukan karena jumlah pengguna situs jejaring sosial dari bangsa kita yang jumlahnya sangat banyak bahkan menempati pengguna terbanyak, tapi karena jumlah pengguna internet di negeri ini bias menjadi opinion leader, seperti saat timnas kita yang menjadi tranding topic di Twitter dan menyimpan potensi yang sungguh luar biasa.

Film “Linimas(s)a” seperti yang ditulis di situs resminya, menggambarkan kekuatan gerakan sosial publik di ranah offline maupun online, yang saling beresonansi, bersinergi dan menguatkan secara signifikan. Diceritakan pula bagaimana pemanfaatan Internet dan media sosial oleh orang biasa untuk melakukan hal yang luar biasa!

Melihat film itu, sesungguhnya kita layak berbangga diri. Untuk apa? Karena di film itu aktivitas warga Indonesia di dunia maya bisa menjadi contoh bagi bangsa lain. Bagaimana kita bisa memanfaatkan internet untuk berkreasi tanpa batas dan bermanfaat. Contohnya adalah pemanfaatan internet untuk kegiatan emergensi bencana seperti Jalin Merapi atau Blood For Life, bahkan bisa menggerakan massa untuk turun ke jalan membela kebenaran seperti kasus Prita maupun Bibit-Chandra.

Setelah melihat film itu dan merenungkannya, muncul satu pertanyaan apakah kita benar-benar bebas berkreasi di alam maya?

Public corner

Internet kini menjadi semacam public corner yang siapa saja bisa masuk dan melakukan apapun. Termasuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi yang dijamin oleh konstitusi kita:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia, Amandemen ke-2)

Walapun sudah dijamin oleh konstitusi, namun hukum adalah masalah penafsiran. Pada tahun 2009 lalu, kasus Prita Mulyasari  sempat menghebohkan di negara ini karena yang bersangkutan untuk pertama kalinya dipidana dengan menggunakan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Prita dituduh telah mencemarkan nama baik karena telah mengirimkan “curahan hati” nya selama yang bersangkutan menjalani perawatan di Rumah Sakit ONMI International Tangerang dengan menggunakan media elektronik (surat elektronik).

Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut mengatur dengan tegas bahwa “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pertanyaannya adalah, apakah benar Prita telah melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008? Rapin Mudiardjo dalam tulisannya yang berjudul “saluran sudah dibuka, kenapa harus takut”. Menulis bahwa sesungguhnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan “ruang demokrasi” yakni adanya redaksional (unsur) di dalam pasal. Adapun yang menjadi unsur tindak pidana di dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 antara lain;

1. setiap orang

2. dengan sengaja dan

3. tanpa hak

4. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

5. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Lebih lanjut Rapin memaparkan analisanya bahwa: setiap unsur tindak pidana yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dibuktikan. Bila salah satu unsur tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum maka yang bersangkutan (terdakwa) harus dibebaskan. Unsur “tanpa hak” di dalam pasal tersebut merupakan unsure esensial (penting) agar suatu perkara dapat dikenakan pasal ini.

Menurut Rapin, bila kita kaji lebih lanjut, unsur “tanpa hak” pada kasus Prita Mulyasari merupakan unsur yang sangat esensial. Prita Mulyasari adalah pasien yang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai konsumen kesehatan. Kesadaran akan hak sebagai konsumen kesehatan salah satunya adalah mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya mengenai kondisi kesehatan yang dialaminya. Bila yang bersangkutan tidak mendapatkan kejelasan/keterangan mengenai hak yang seharusnya diterima, maka yang bersangkutan berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut.

Selanjutnya, kata Rapin, bagaimana keterkaitan dengan unsur tindak pidana yang lainnya, bilamana yang bersangkutan mengirimkan surat elektronik tersebut kepada pihak lain dan yang bersangkutan menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi hak daripada konsumen kesehatan seharusnya yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana. Karena yang bersangkutan telah menyampaikan apa yang menjadi haknya (konsumen kesehatan). Kecuali di dalam penyampaian informasi tersebut yang bersangkutan menyampaikan informasi yang diluar haknya sebagai konsumen.

Tak beda jauh dengan pendapat Rapin, Kemenkominfo melalui siaran pers-nya juga mengemukakan pendapat untuk kasus Prita  seperti di bawah ini:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sering disebut-sebut sebagai alasan untuk mendakwa Prita sesungguhnya kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Padahal substansi “dengan sengaja” yang dimaksudkan belum tentu terpenuhi hukumnya secara materiil, karena tidak terbukti bahwa Prita melakukan publikasi secara terbuka, terkecuali semata-mata hanya mengirimkan sejumlah email terbatas tujuannya dengan tujuan untuk sekedar menggunakan hak dari seorang konsumen untuk menyampaikan pendapat dan keluhan yang dialaminya atas jasa yang diberikan oleh suatu layanan publik yang pernah dialami dari RS Omni Internasional saat itu. Hal itu adalah sah sesuai dengan yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , khususnya Pasal 4 huruf d yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat   dan   keluhannya   atas   barang   dan/atau   jasa yang  digunakan” Oleh karena itu, unsur “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi, sehingga Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus tersebut.

Kenyataannya? Prita sudah terlebih dahulu dimasukan ke dalam bui. Karena hukum di negeri ini menjadikan uang sebagai panglima, ketimbang nurani keadilan.

Belajar pada Insiden pengusiran penonton Kick Andy

Berbeda dengan kisah Prita Mulyasari, pengusiran dua penonton saat Taping acara Kick Andy edisi 19 Januari 2011 bisa kita jadikan contoh dalam perkara pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Salah satu penonton yang diusir, Tatty Elmir menulis di blognya  “Kami Tak Sudi  Diperintah Untuk bertepuk Tangan Atas Bencana Yang Kami Tangisi”. Yang berisi  kisah di balik insiden keluarnya Dewi Motik dan diusirnya Tatty Elmir oleh Andy F. Noya dalam acara Kick Andy di Metro TV.

Andi F. Noya menanggapi ”curhatnya” Tatty Elmir dengan membuat tanggapan tertulis, isinya sebagian saya kutip di bawah ini:

“Seorang penonton di acara rekaman KA menulis di blognya bahwa saya “mengusir” yang bersangkutan dari studio. Dalam tulisannya, penonton tersebut lalu menghakimi saya dengan sederet “dosa” yang saya perbuat pada saat itu. Termasuk penilaian atas pribadi saya.

Pada mulanya, saya enggan menanggapi dan juga meminta teman-teman di tim KA untuk tidak memberi tanggapan. Namun melihat perkembangan yang ada, maka ijinkanlah saya menjelaskan duduk perkara versi saya agar Anda mendapatkan gambaran yang lebih utuh atas insiden tersebut.”

Hemat saya, cara yang dilakukan oleh Andy F. Noya lebih baik bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh OMNI pada kasus Prita. Pada kasus pengusiran penonton di atas, Tatty Elmir memiliki hak untuk mengeluarkan unek-uneknya karena merasa di usir oleh Andy. Sedangkan Andy memiliki hak jawab dan kewajiban untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dari sudut  pandangnya. Ini adalah cara yang lebih elegan dari pada membawa ke ranah hukum.

Pelajarannya adalah, kita bisa menggunakan hak jawab ketika kita merasa di fitnah atau dicemarkan nama baiknya. Namun, jika kita seorang netter dan menulis sesuatu yang ternyata dalam tulisan kita ”tidak sengaja” menyerang orang lain dan ketika orang atau pihak tersebut ingin menyampaikan tanggapannya, maka kita berkewajiban juga untuk memberikan hak jawab pada mereka untuk dimuat di blog kita.

Kesimpulannya adalah ternyata kita tidak bisa seenaknya saja berbuat sesuatu di internet, karena orang lain bisa melihat apa saja yang kita perbuat, selain itu kita juga dituntut untuk berkreasi sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai subjek hukum. Tapi, jika hukum dipermainkan, maka tak ada lagi tindakan selain satu kata: lawan!

 

Referensi:

Rapin Mudiardjo. “saluran sudah dibuka, kenapa harus takut”. Dalam Pengetahuan Adalah Kekuatan. Linimas(s)a

Siaran Pers No. 47/PIH/KOMINFO/7/2011 Mengenai Concern Kementerian Kominfo Terhadap Keputusan Kasasi MA Yang Menimpa Prita Mulyasari. http://kominfo.go.id/index.php/berita/n/21/siaran-pers-no-47-pih-kominfo-7-2011-mengenai-concern-kementerian-kominfo-terhadap-keputusan-kasasi-ma-yang-menimpa-prita-mulyasari