Jika ditanya apa masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya, maka jawabannya tak lain dan tak bukan adalah modal. Persoalan itu terutama terjadi pada umkm yang dilaksanakan  dengan  skala  kecil. Modal  seolah-olah menjadi  faktor  pembatas  optimasi  usaha  yang dilakukan  pelaku UMKM. Sebagian  besar  usaha  yang dilakukan pelaku UMKM masih mengandalkan modal sendiri yang berasal dari asset dan pendapatan pelaku UMKM.   Padahal, kadangkala pendapatan dan asset pelaku UMKM harus digunakan untuk berbagai keperluan keluarganya mulai dari konsumsi pangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan, dan biaya sosial.

Hasil inventarisasi masalah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009 menyimpulkan beberapa masalah yang dihadapi UMKM khususnya oleh kalangan usaha mikro dan usaha kecil dalam meningkatkan kemampuan permodalannya antara lain:

1)    Prosedur peminjaman yang birokratis menyebabkan: a) panjangnya waktu yang diperlukan untuk proses mendapatkan pinjaman, sedangkan usaha UMKM memerlukan waktu yang relatif singkat; b) sulit dipahami oleh kalangan UMKM yang sebagian besar berpendidikan rendah serta; c) menimbulkan biaya peminjaman (cost of credit) yang relatif besar.

2)    Keharusan adanya agunan (Colateral) dan persyaratan kredit lainnya seperti karakter peminjam dan modal yang dimiliki (Capital), sedangkan potensi usaha yang berhubungan dengan kemampuan membayar (Capacity of repayment) dan kondisi perekonomian (Condition of economies), yang terkait dengan kepentingan pemberdayaan UMKM kurang mendapat perhatian.

3)    Spesifkasi penggunaan atau peruntukan pinjaman yang sebagian besar diutamakan pada tujuan-tujuan produktif, padahal UMKM juga memerlukan pinjaman untuk tujuan-tujuan konsumtif yang mendukung kemampuannya untuk berproduksi.

   Kesulitan sebagian besar UMKM terutama para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perkreditan formal tersebut menyebabkan mereka berpaling pada pinjaman dari sumber-sumber non-formal terutama para pelepas uang atau rentenir. Pilihan ini dinilai akan sangat merugikan karena bunga yang harus dibayar relatif lebih tinggi bunga bank.

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah pusat mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Fasilitas pembiayaan ini didukung  fasilitas penjaminan untuk usaha produktif seperti pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Meski demikian terdapat berbagai kendala dalam penyerapan KUR. Banyak masyarakat menganggap bahwa penyaluran KUR tanpa agunan selalu sebesar Rp. 5 juta rupiah, padahal penyaluran KUR harus disesuaikan dengan kemampuan usaha agar debitur tidak terbebani dalam membayar angsuran. Selain itu, banyak debitur yang tidak bisa memenuhi persyaratan dari bank seperti identitas diri yang tidak lengkap maupun datang ke bank dalam keadaan belum siap sebagai debitur, karena KUR diberikan pada usaha yang layak secara ekonomi dan “capable”.

Jika ditilik lebih cermat kendala di atas lebih karena kurangnya informasi yang lengkap tentang KUR kepada pelaku UMKM. Sehingga menimbulkan bias informasi yang membingungkan pelaku UMKM ketika mengurus KUR di perbankan.

Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah

Pembangunan yang sebenarnya terjadi di daerah, begitu juga dengan KUR. KUR memang diinisiasi oleh pemerintah pusat, namun yang mengakses dan menggunakan KUR adalah masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memiliki peran lebih dalam menggenjot penerapan KUR.

Pemerintah derah lewat SKPD seperti dinas-dinas memiliki binaan umkm sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sinilah pemerintah derah dapat berperan lebih dalam mensukseskan program KUR. Peran seperti mensosialisasikan mengenai KUR kepada para pelaku UMKM binaanya. Selain itu, dinas-dinas terkait juga mendampingi dan membimbing pelaku umkm yang layak mendapatkan KUR untuk mengisi formulir dan pembuatan proposal serta agar mengetahui seluk beluk kredit.

Jika pemerintah pusat menyediakan fasilitas penjaminan KUR, maka pemerintah derah dapat melakukan terobosan dengan membuat kerjasama dengan bank penyalur KUR yang ada diwilayah administratifnya untuk memangkas prosedur kredit yang birokratis, agar pelaku UMKM binaan pemerintah daerah yang sudah layak secara usaha untuk dipermudah sebagai calon debitur KUR seperti dengan membuatkan rekomendasi dinas.

Harapannya dengan peran lebih pemerintah daerah ini dapat menggenjot penyerapan KUR di kalangan pelaku UMKM, sehingga masalah klasik yang dihadapi oleh UMKM terkait keterbatasan modal dapat terurai.